Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP)
Profil
- Jenis Program
- Nasional — Flagship Koperasi Desa
- Penyelenggara
- Kementerian Koperasi (Menteri: Ferry Juliantono - Gerindra)
- Dasar Hukum
- Inpres No. 9 Tahun 2025; Inpres No. 17 Tahun 2025
- Alokasi Anggaran
- Rp210–216 triliun (via Danantara & Himbara)
- Target Sasaran
- 80.081 unit koperasi di seluruh desa/kelurahan
- Tanggal Peresmian
- 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo
- Skema Operasional
- Pembiayaan Rp3M/unit (Rp2,5M capex + Rp500jt opex); Konstruksi via Agrinas
- Unit Usaha Layanan
- Kios sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage, logistik
- Koneksi Strategis
- Supplier utama bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Catatan Kritis
- MULTI-INDICATOR RISK: (1) Konflik kepentingan Presiden via Agrinas/YPPSDP, (2) Kontrak konstruksi Rp128T tanpa tender, (3) Loop pendanaan tertutup Danantara, (4) Monopoli rantai pangan nasional MBG, (5) Risiko korupsi tata kelola lokal.
Relasi
SOROTAN
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Inpres No. 9/2025 yang meluncurkan program KMP senilai Rp210T, sekaligus mengendalikan YPPSDP yang memiliki 99% saham Agrinas — kontraktor utama program tersebut. Presiden adalah pembuat kebijakan sekaligus penerima manfaat kontrak. Ini bukan sekadar konflik kepentingan — ini adalah capture negara oleh institusi presiden.
Agrinas mendapat kontrak pembangunan 80.081 koperasi (Rp128T projected) + impor 105.000 kendaraan India (Rp24,66T) + subkontrak ke PMJS (Rp10,83T) — total potensi Rp160T+ — semua via penugasan langsung tanpa tender kompetitif. KPK menyatakan harus ikuti 12 tahapan, namun praktiknya banyak bypass. ICW sudah menyoroti ketertutupan informasi pengadaan.
Danantara (dipimpin Burhanuddin Abdullah — mantan terpidana korupsi, Thread B) mendanai Rp210T program KMP, yang kontraktor utamanya (Agrinas) dikuasai yayasan Prabowo, yang diawasi Menteri dari Gerindra (Ferry Juliantono), yang dibiayai dari Dana Desa (58% alokasi) + APBN. Satu loop tertutup: kebijakan (Prabowo) → kontraktor (Agrinas/YPPSDP) → pembiayaan (Danantara) → pengawasan (Menteri Gerindra). Tidak ada titik independen.
199 Koperasi Merah Putih sudah menjadi supplier SPPG MBG. Jika program berjalan penuh, Agrinas (milik yayasan Prabowo) akan mengontrol: konstruksi dapur MBG (via SPPG), distribusi bahan pangan (via KMP), dan logistik pengiriman (via motor listrik BGN Thread C + kendaraan impor India). Satu ekosistem di bawah kendali presiden mengontrol seluruh rantai pangan program sosial nasional senilai Rp71T+.
Studi CELIOS (sampel 108 kepala desa, 34 provinsi): 65% identifikasi potensi korupsi tata kelola, 76% perangkat desa menolak skema pembiayaan, potensi korupsi Rp4,8 triliun dari 80.000 koperasi. Kasus sudah terungkap: inflasi anggaran sistematis di Maluku Utara (2025), pemalsuan tanda tangan di Lampung. Perubahan mendadak skema via Inpres 17/2025 (Oktober 2025) — hanya 7 bulan setelah Inpres 9/2025 — mengindikasikan desain awal bermasalah.
Anggaran pembangunan gerai KMP ditetapkan flat Rp 1,6 Miliar/unit secara nasional oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, investigasi lapangan (seperti di Denpasar) menemukan nilai riil bangunan hanya berkisar Rp 800 - 900 Juta. Terdapat indikasi selisih (markup) hingga Rp 700 Juta per unit yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi merugikan negara triliunan rupiah jika dikalikan target 80.000 unit.